TENGGARONG – Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya untuk mendorong perempuan agar lebih aktif dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan dan mendorong mereka menjadi agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno, mengungkapkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berperan dalam membentuk kebijakan publik yang lebih inklusif. “Kami ingin perempuan di Kukar tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang politik, perempuan bisa memainkan peran strategis,” ujar Hero.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan, DP3A Kukar mengadakan berbagai pelatihan dan edukasi politik. Program ini bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perempuan mengenai proses politik dan bagaimana mereka bisa memperjuangkan hak-haknya. “Kami ingin perempuan di Kukar lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,” kata Hero.
Hero juga menekankan bahwa peran perempuan dalam politik harus dilihat dari sisi kualitas, bukan hanya kuantitas. “Kami ingin perempuan di Kukar tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Program ini bertujuan untuk mendorong mereka agar dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tambah Hero.
Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik juga dinilai sebagai langkah untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berpihak pada kepentingan perempuan, seperti isu perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan reproduksi. “Kami yakin dengan adanya perempuan dalam politik, berbagai kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dapat terwujud,” tutup Hero. (ADV/DISKOMINFO KUKAR)