Tenggarong, Politik Kaltim.com – Kebijakan yang dibuat oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dalam mengalokasikan anggaran APBD 2024 untuk perjalanan atau berpergian di seluruh instansi dinas Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar (paket travel), mendapatkan kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM).
RPM Kukar menyebut terdapat sejumlah lembaga di lingkungan Pemda Kukar yang memiliki pagu anggaran perjalanan dinas yang sangat fantastis.
Tiga lembaga teratas meliputi Sekretariat DPRD Kukar sebesar Rp 60,907 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Rp 60,315 miliar, serta Dinas Kesehatan Kukar Rp 46,199 miliar.
Berikutnya terdapat Sekretariat Daerah Rp 20,650 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar Rp 20,336 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum Rp 16,220 miliar.
Kemudian disusul Inspektorat Rp 16,220 miliar, Dinas Pariwisata Kukar Rp 15,654 miliar, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Rp 10,883 miliar.
Perjalanan dinas tersebut terbagi dalam beberapa jenis. Perjalanan dinas biasa menelan biaya sebesar Rp 192,807 miliar, dalam kota Rp 155,621 miliar, dan paket rapat dalam kota Rp 40,099 miliar.
Pemda Kukar juga mengalokasikan dana sebesar Rp 19,928 miliar untuk perjalanan dinas luar negeri dan rapat luar kota Rp 29,181 miliar.
Dewan Pembina RPM Kukar Hendy Yuzar pun menyayangkan alokasi anggaran perjalanan dinas Pemda Kukar yang mencapai ratusan miliar tersebut.
Anggaran itu dinilainya sangat mubazir serta tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Kukar.
“Bahkan menghisap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar melalui kebijakan anggaran,” tegasnya dalam rilis yang diterima media politik kaltim ini pada Minggu (7/4/2024).
Ia pun mendesak Pemda Kukar merevisi secara besar-besaran anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai Rp 437 miliar.
Hendy juga meminta Bupati Kukar Edi Damansyah tak berlebihan dalam penggunaan APBD Kukar untuk perjalanan dinas.
“Apabila warga Kukar sudah gratis seragam, buku, dan perlengkapan sekolah, gratis biaya kesehatan, gratis bayar air dan listrik, jalan se-Kukar sudah belampu, kemiskinan dan pengangguran sudah maksimal diurusi, selanjutnya, kita ndak bejalanan kemanakah, kami ndik akan repot,” ujarnya. (*PK)