Tenggarong, Politik Kaltim.com – Hendy Yuzar selaku Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) Kutai Kartanegara, menanggapi wacana dari Sekretaris Daerah Kukar Sunggono yang menyebut anggaran perjalanan dinas Pemkab Kukar tidak bisa dirasionalisasikan. Menurutnya, perjalanan dinas Pemkab Kukar tidak sesuai dengan program Kukar Idaman.
“Kita sebagai masyarakat kaget dengan anggaran sebesar ini. Padahal masalah di Kukar ini masih banyak. Menurut kami perjalanan dinas ini bukanlah kebutuhan prioritas dan tidak relevan dalam upaya pelaksanaan program Kukar Idaman menuju terwujudnya masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia,” terangnya saat press release melalui pesan WA dengan tim media politik kaltim, Sabtu (20/4/2024).
Sebelumnya Hendy sudah berkomentar dan memberikan saran untuk Pemkab terkait kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemkab terkait perjalanan dinas yang tidak terlalu boros, sebaiknya di hemat. Alangkah baiknya, menambah anggaran seragam sekolah gratis,
atau untuk menyehatkan PDAM dan sekaligus menggratiskan air bersih bagi masyarakat menengah kebawah. Atau ditambahkan pada dinas-dinas yang berhubungan dengan Kemiskinan dan Pengangguran.
“Maka, anggaran 437 Milyar Perjalanan dinas ini, jika disubsidi ke dinas atau Perusda lain yang sedang membutuhkan, jadi sangat-sangat bermanfaat dan sesuai dengan agenda Kukar Idaman, untuk masyarakat sejahtera dan berbahagia,” sarannya.
Hendy memperhitungkan, jikalau anggaran perjalanan dinas khusus Pemkab Kukar adalah 376,9 Milyar, maka dalam 365 hari rata-rata per harinya 1 Milyar khusus untuk perjalanan dinas saja.
Apakah ini tergolong rasional atau tidak, sebaiknya Pemkab Kukar melakukan Sosialisasi Publik secara resmi dan lembaga RPM apabila diperlukan siap memfasilitasi pelaksanaannya. Kegiatan ini dapat kita laksanakan di Pasar Taman Ulin, biar sekaligus mendorong peningkatan kunjungan dan daya beli masyarakat.
“Patut diingat, setiap rupiah dari APBD Kukar itu sangat berharga dan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik azas manfaatnya bukan hanya sekedar aman dari aspek laporan administratifnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi Pemkab harus juga bisa menjelaskan kepada masyarakat urgensi dan manfaat dari anggaran Perjaalanan dinas tersebut,” tegasnya.
Dia menambahkan, mempotret pasar relokasi Taman Ulin sangat sepi pengunjungnya. Melihat pejabatnya setiap hari banyak melaksanakan kegiatan perjalanan dinas yang secara tidak langsung malah membuat ramai pasar di kota orang lain.
Pembatalan atau penghematan atas sejumlah proyek yang sudah ditetapkan itu hal yang wajar terjadi pada APBD maupun pada APBN. Hendy mencontohkan, pada Oktober 2023 tahun lalu, sejumlah media nasional menginformasikan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menghentikan pembangunan sejumlah Jalan Tol yang masuk Proyek Strategis nasional.
“Bayangkan, sekelas proyek strategis nasional aja bisa dibatalkan apalagi hanya kegiatan pendukung seperti Perjalanan dinas,” ucapnya.
Hendy juga berkaca, pada tahun 2022 juga DPR RI melaksanakan konferensi pers tentang pembatalan penganggaran gorden rumah dinas DPR RI senilai 43,5 Milyar padahal tender-nya sudah dilaksanakan dan perusahaan pemenangnya sudah terpilih.
“kami juga sarankan Pemkab untuk memerankan Perusahaan Daerah bisa Perusda Tunggang
Parangan atau MGRM untuk membuka usaha Travel. Sehingga, dana perjalanan dinas yang ratusan milyar
ini khususnya dari penjualan tiketnya bisa berpeluang menghasilkan pendapatan baru bagi daerah,” terangnya.
Dia juga ingin melakukan audiensi untuk menyampaikan masukan dan kritik secara langsung terkait hal ini sebagai
bentuk partisipasi aktif dalam mendukung kemajuan daerah kukar dan bisa aktif berkontribusi mensukseskan program Kukar Idaman.
“Insya Allah minggu depan bersama teman-teman ormas dan organisasi kemahasiswaan kami akan mengirim surat dan bisa diterima audensi kami, apalagi yang menyambut hangat Bupatinya langsung,” harapannya. (*PK)
Editor dan Penulis: Tim Media Politik Kaltim.