Samarinda, PolitikKaltim.com – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) hari ini menggeledah dan menyita sejumlah dokmen di rumah sakit milik Pemprov Kaltim, RSUD Abdul Wahab Sjahrani, terkait pengeluaran uang untuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Rp6 miliar antara tahun 2019-2022.
“Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: Print-02/O.4.5/Fd.1/04/2024 tanggal29 April 2024,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto dalam keterangan tertulisnya sore ini, Selasa (7/5/2024).
Tujuan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.
Proses penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 3 jam, sejak pukul 11.00 Wita s/d 14.00 Wita. Dari kegiatan penggeledahan telah didapati beberapa dokumen dan barang bukti elektronik berupa 2 unit CPU.
TerhadapDokumen/Surat/Barang Bukti Elektronik (BBE) selanjutnya telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Print-01/O.4.5/Fd.1/04/2024 tanggal2 April 2024 dan seluruhnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima.
Menurut Toni, kegiatan penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun anggaran 2019-2022
pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Kota Samarinda berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Print-05/O.4/Fd.1/02/2024 tanggal29 Februari 2024.
Kasus Posisi singkat kasus ini, lanjut Toni, RSUD AWS Samarinda setiap tahunnya merealisasikan Belanja Pegawai yang bersumber dari APBD,
dimana salah satunya digunakan untuk membayar gaji pokok pegawai yang berstatus PNS, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk pegawai yang berstatus PNS.
Dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2022 telah terjadi manipulasi data penerima TPP sehingga pembayaran TPP dilingkungan RSUD AWS yang ujungnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
“Akibat perbuatan tersebut didapatkan potensi kerugiankeuangan Negara sebesar lebih kurang Rp6 miliar,” ujar Toni.
Toni menjelaskan, tujuan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan adalah upaya mencari serta mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi.
Dalam kasus dugaan koruspi ini, penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kaltim belum menetapkan tersangka.
Penulis: Hendri
Editor: Tim kreatif media politik kaltim
Refrensi: niaga.asia