Sekwan Speakup
Beberapa hari lalu Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Kutai Kartanegara M. Ridha Darmawan mengklarifikasi soal anggaran perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPRD Kukar yang mencapai Rp 19 miliar dalam APBD tahun 2024.
Tapi isu tersebut yang di angkat oleh LSM Rumah Partisipasi Masyarakat Kukar (RPM) kurang tepat. Setelah di konfirmasi oleh Sekwan DPRD Kukar bahwasanya perjalanan dinas DPRD tahun 2024 hanya 9 Miliar.
Melalui mekanisme dan sistem birokrasi Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, hal tersebut sudah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kukar.
Anggaran 9 milliar di peruntukan untuk 45 anggota DPRD Kukar termasuk setiap anggota perlu satu pendamping, artinya sekitar 80 orang yang akan berangkat perjalanan dinas ke luar negeri yaitu ke negara Belanda.
Kira-kira para anggota Dewan Kukar ke Belanda ngapain ya!
Apakah Study banding belajar tentang sistem parlemen disana atau kebutuhan dalam program. Tapi Programnya apa ?
Harga Tiket ke Belanda
Setelah tim media politik kaltim melakukan penelusuran harga tiket melalui situs resmi Tiket.com. harga tiket ke Belanda dari Jakarta-Belanda, ini sudah translit ke bandara Balikpapan,
kelas ekonomi mencapai Rp. 11.768.700/org X 80 orang = Rp. 941.496.000,- baru berangkat. Itu tiket paling murah, paling mahalnya sekitar 30 jtan. Kalian hitung sendiri aja, ini hanya gambaran aja.
Pertanyaannya, apakah cukup dana 9 milliar untuk berangkat ke Belanda ?
Belum lagi, sewa Hotel, Transport, dan lain-lain lah..
Sobat politik juga belum tahu, kira-kira berapa hari ya mereka kerja di Belanda ?
RPM Dilema
Pergerakan Rumah Partisipasi Masyarakat (RPM) mendorong kebijakan eksekutif (Bupati) dalam hal pemakaian APBD Kukar 2024 yang sangat boros. Salah satunya yakni, mengenai dana yang super jumbo terkait perjalanan pemerintah daerah Kutai Kartanegara mencapai 437 Milliar.
Tetapi pergerakan yang dilakukan oleh RPM belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Hanya di tanggapi oleh Sekwan hal biasa dan tidak perlu diributkan.
Berbagai cara RPM ingin mendorong kebijakan tersebut, demi kepentingan rakyat kukar. Supaya APBD Kukar tahun 2024 yang hampir mencapai 14 Triliun tidak terbuang sia-sia. Masih banyak yang harus di pergunakan dengan yang lebih manfaat.
Bagaimana Episode selanjutnya antara RPM, Eksekutif dan Peran Legislatif dalam hal mengambil suatu kebijakan di Kutai Kartanegara dan Bagaimana peran RPM selanjutnya dalam mengawal APBD Kukar ?
Jangan lupa yang belum kebagian Golden Tiket pesawat untuk berangkat ke Belanda harap daftar dan lapor ke Sekwan, terkhusus para anggota DPRD Kukar. (*PK)
Penulis: Aspin Anwar
Edisi: Nalar Politik
Editor: Tim kreatif media politik kaltim
Refrensi: beritaalternatif.com